Perjuangan Organisasi Papua Merdeka untuk kemerdekaan bangsa Papua, saat ini sudah tidak murni lagi.
Hal ini diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri OPM, Nicholas Messet, Jumat 20 Januari 2012. Menurutnya, aksi OPM sudah diboncengi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
"Pergerakan OPM sekarang tidak lagi murni memperjuangkan ideologi memerdekakan Papua, tapi sudah digunakan untuk kepentingan kelompok," katanya.
Bahkan, lanjut pria yang sejak 1969 bermukim di Swedia ini mengatakan, ada kekuatan tertentu yang berada di belakang setiap pergerakan OPM.
"Ada aparat keamanan yang bermain. OPM kini sudah dipelihara atau dibina mereka," tandasnya ketika ditanya tanggapannya terkait pendudukan markas OPM Eduda Pania.
Dia mengusulkan, OPM 'peliharaan' itu lebih baik diganti menjadi Organisasi Papua Membangun daripada Organisasi Papua Merdeka.
"Saya sudah pernah katakan di salah satu TV nasional, pakaian ijo turut bermain alias tentara ikut main, untuk kepentingan proyek mereka," ucapnya.
"Jadi sebaiknya itu dihentikan, sekarang mari membangun Papua. Jangan peralat orang Papua untuk proyek-proyek besar tentara dan siapa saja," tambahnya.
Nicholas Messet melanjutkan, saat ini didunia tidak ada lagi yang berpikir merdeka, termasuk Papua. Sebab sudah ada solusi yakni, otonomi khusus.
"Jangan lagi terbuai dengan mimpi kemerdekaan. Mari kita bangun Papua untuk lebih baik lagi, dengan semangat otonomi khusus," tuturnya.
Karena itu, dia meminta kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah dan saat ini masih bergerilya di hutan, untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan secara bersama-sama membangun Papua.
"Tidak ada lagi artinya berjuang untuk Merdeka, itu hanya sia-sia saja. Lebih baik membangun dengan semangat Otonomi Khusus," harapnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan POlri di gedung PTIK, Jakarta, Jumat 20 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkan, kehadiran TNI dan Polri di Papua adalah untuk menjaga keamanan.
“TNI mengemban tugas menjaga kedaulatan dalam tugasnya di Papua,” tegasnya. Namun SBY menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan tindakan eksesif atau represif terhadap warga Papua.
SBY pun meminta LSM untuk menilai adil persoalan di Papua. “Tidak masuk akal jika ada NGO (Non-Governmental Organization) yang mengatakan seolah kita dilarang untuk tegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua,” kata dia. “Yang penting (TNI/Polri) menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM,” imbuh SBY. (umi)
0 komentar:
Posting Komentar