Rusia Tak Akan Biarkan Indonesia Dikeroyok Sekutu Singapura

Duta besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin kepada TVRI saat ditemui di kantor kedutaannya di Jakarta mengatakan, Indonesia itu adalah negara sahabat kami, sahabat yang telah lama menjalin hubungan baik. Tahun 2013 lalu adalah puncak keakraban Indonesia-Rusia, Indonesia membeli berbagai senjata dan peralatan dari Rusia, pesawat tempur, rudal, dan beberapa senjata perang lainnya yang tidak dipublikasikan dan Rusia menghargai itu. Terkait hubungan yang memanas antara Indonesia dan Singapura, Mikhail mengatakan: “Rusia akan terus mengikuti perkembangannya. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Singapura dan Indonesia, Rusia tidak akan khawatir sama sekali, sebab Singapura hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi Rusia tau betul kekuatan Indonesia saat ini, Indonesia bukan tandingan Singapura.” Namun ia menegaskan, jika terjadi penyerangan bersama sekutu (AS, Ingrris, Malaysia, PNG, dan Australia) tanpa diminta maka Rusia tau apa yang harus dilakukan untuk sahabat kami Indonesia, ini sikap resmi pemerintah Rusia. Dia melanjutkan: “Jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabat nya diserang dalam sebuah ketidakadilan, Indonesia adalah sahabat kami yang tempatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu. Dan tentu kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami, melindungi dan membantu sahabat adalah idiologi kami (Rusia).” (TVRI LIVE dialog wartawan Endang Susanti di kantor Kedubes Rusia) Sumber: Официальная учетная запись Посольства России в Индонезии @FN Sumber :www.facebook.com/pages/Info-Militer-Indonesia-Internasional-IMI

Guspurla Prioritaskan Pembangunan Komando & Pengendalian Laut Terintegrasi

JAKARTA - Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

Sekjen PBB Minta Indonesia Tambah Pasukan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor. Ban Ki Moon di antaranya akan melakukan pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian PBB.

"Sekjen PBB didampingi Istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah delegasi PBB, hari ini menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Hartind, Fasdiklat PMPP TNI ini merupakan Fasdiklat terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sebagai pusat pendidikan bagi prajurit TNI yang akan bertugas sebagai pasukan Perdamaian PBB.

Kunjungan Sekjen PBB beserta rombongan ini diharapkan dapat memberikan informasi langsung terkait perkembangan terkini dari UN Peacekeeping Operation sekaligus memberi kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas peacekeepers Indonesia.

"Sekjen PBB akan memberikan ceramahnya tentang United Nations Peace Keeping," ujar Hartind.

Saat ini, hampir 2.000 anggota pasukan Indonesia tersebar di enam misi penjaga perdamaian PBB, yaitu 1.455 personel bertugas di UNIFIL di Lebanon, 192 orang di MONUSCO Republik Demokratik Kongo, 170 di MINUSTAH Haiti, 146 di UNAMID Darfur, delapam personel di UNMIS Sudan Selatan dan satu personil di UNMIL Liberia.

Dalam kunjungan ini, Sekjen PBB diterima Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan beberapa menteri terkait di Holding Auditorium PMPP TNI.

Sumber : JURNAS.COM

Indonesia Ikut Lomba Senjata di Asia Tenggara

KDB Bendahara Sakam (28) korvet kelas Nakhoda Ragam. TNI AL berencana mengakuisisi tiga korvet kelas Nakhoda Ragam yang ditolak AL Brunei. (Foto: Wikipedia)

13 Maret 2012, Amsterdam: Indonesia berminat membeli kendaraan lapis baja Belanda. Keinginan itu bukan hanya sekedar monopoli Indonesia. Diam-diam semua negara Asia tenggara berlomba-lomba memodernisir peralatan militernya.

Dari pesawat tempur F-16, jet Sukhoi, kapal selam, kapal perang sampai tank. Semua itu juga menyangkut gengsi. Demikian topik koran sore Belanda NRC Handelsblad.

Tidak hanya Cina yang minggu lalu menaikkan anggaran militernya dengan 100 miliar dollar. Tapi juga Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun.

Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia.

Baru dan Canggih

Dibanding dulu, negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Muangthai mau beli empat dari Jerman.

Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut Cina Selatan ada enam pulau Vietnam.

Tidak ada yang tahu apa kebijakan pertahanan Cina yang semakin menandingi pertahanan Amerika.

Selain menghadapi negara raksasa Cina, di antara rumpun negara-negara ASEAN sendiri ada juga saling curiga, tulis koran NRC Handelsblad. Negara pulau Singapura yang dikelilingi negara-negara besar seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand punya angkatan bersenjata yang patut diperhitungkan.

Indonesia dan Malaysia berulangkali ribut soal kapal-kapal penangkap ikan. Konflik di perbatasan Kamboja-Muangthai tahun 2008, menewaskan puluhan orang.

Gengsi

"Angkatan bersenjata yang canggih bukan hanya soal pertahanan tetapi juga menyangkut gengsi," ungkap Tim Huxley direktur Asia di International Institute for Strategic Studies. "Pemerintah juga perlu pamer kekuatan militer pada penduduknya," tambahnya.

Jual-beli peralatan militer tidak lepas dari praktek korupsi. Sebuah perusahaan Prancis didesas-desuskan membayar uang suap € 114,- juta pada sebuah perusahaan yang dekat dengan perdana menteri Malaysia untuk menjual tiga kapal selam.

Tapi kapal selam pertama yang diserahterimakan ternyata tidak bisa beroperasi di bawah permukaan laut.

Amerika

Lomba senjata di Asia Tenggara juga dipicu oleh campur tangan Amerika. Untuk menandingi Cina, Washington meningkatkan hubungan dan kerjasama militer dengan Filipina, Indonesia dan Australia. Berarti negara-negara tersebut lebih mudah tembus ke sektor industri militer Amerika.

Amerika sebaliknya berdalih bahwa kerja sama tersebut hanyalah dalam rangka kemitraan, demikian kutipan NRC Handelsblad.

Kadispen AU: Tidak Ada Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

F-5 Tiger Angkatan Udara Taiwan (photo : nen186)

itoday - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut.

“Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3).

F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an.

Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya.

Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58.

Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia.

Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.

Astross II Gandakan Kuasa Tempur TD

Pembelian Astross II dari Brazil merupakan sebagian dari rancangan jangka panjang sistem pertahanan Tentera Darat di Malaysia. (photo : Kosmo)

KUALA LUMPUR – Tentera Darat (TD) bakal memiliki satu lagi rejimen sistem pelancar roket berganda (SPRB) jenis Astros II buatan Brazil tidak lama lagi bagi menggandakan kuasa tempur negara.

Sebanyak 18 unit SPRB Astross II akan dibeli bagi melengkapkan kekuatan Briged Artileri Roket yang ketika ini mempunyai dua rejimen roket jenis yang sama dan sebuah rejimen artileri pengesan.

Rejimen baharu SPRB Astross II itu nanti dijangka ditempatkan di Sabah.

Difahamkan, pembelian aset terbaharu itu telah dipersetujui Tentera Darat (TD) menerusi belanjawan pertahanan dalam Rancangan Malaysia Ke-10.

Sumber memberitahu, kontrak perolehan akan dimeterai antara Kementerian Pertahanan dengan pembekalnya pada Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia 2012 di sini pada April ini.

“Pembelian ini adalah sebahagian daripada rancangan jangka panjang TD bagi memperkukuhkan kuasa tempur khasnya, Briged Roket.

“Ia juga merupakan strategi bagi memperkasakan sistem pertahanan darat dengan adanya dua rejimen roket di Semenanjung dan di Sabah atau Sarawak,” ujar sumber tersebut di sini semalam.

Indonesia Tuan Rumah Dialog Pertahanan Negara Asia Pasifik

5 Maret 2012, Jakarta: Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD 2012) yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 21-23 Maret mendatang. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik akan turut serta dalam acara yang mengambil tema "Strengthening Security and Stability" ini.

“45 negara akan ikut berdialog dalam pertemuan ini,”kata Ketua Panitia sekaligus Rektor Universitas Pertahanan, Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Dia menuturkan, dalam acara JIDD 2012 ini strategi global, regional dan nasional akan dibicarakan dalam kaitannnya memberantas kekerasan berdalih kepercayaan dan pergolakan di kalangan masyarakat, terorisme serta penyebaran senjata.

Negara-negara di Asia Pasifik memiliki karakter yang berbeda-beda saat ini, kata Tippe, menghadapai tantangan yang hampir sama seperti ancaman terorisme dan tahapan pergolakan ideologi di masyarakat yang menjurus kepada ancaman keamanan. “Fakta tersebut mengharuskan negara-negara ini untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik dengan mengharmonisasikan interaksi antara institusi intelijen, militer, dan kepolisian masing-masing negara,”sambungnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memberi sambutan, yang akan diawali dengan sambutan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dialog ini juga akan dihadiri Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang juga akan menjadi pembicara kunci JIDD 2012 yang mengambil tema “Operasi Militer Selain Perang: Kolaborasi dan Integrasi untuk Memperkuat Keamanan dan Stabilitas Global”.

26 Perusahaan Internasional Ikuti Pameran Industri Pertahanan

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012 direncanakan akan menghadirkan juga Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX) 2012. APSDEX ini akan diikuti oleh berbagai perusahaan, industri pertahanan dalam negeri, asosiasi dan industri internasional terkemuka.

“Ajang ini dimaksudkan agar dapat menampilkan hasil-hasil inovasi terbaru kepada stakeholder pertahanan dan akademisi yang menghadiri JIDD,”kata Ketua Panitia JIDD yang juga Rektor Universitas Pertahanan Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Industri pertahanan dalam negeri, kata dia, dapat memperoleh lebih banyak dukungan dan menarik perusahaan lain untuk memfasilitasi alih teknologi, imbal dagang, offset dan pemanfaatan sumber daya dengan industri pertahanan negara lain.

“26 perusahaan akan mengikuti expo ini, dan tidak hanya perusahaan dalam negeri, tapi juga luar negeri,”ujar Syarifuddin.

Dia merinci, terdapat 6 perusahaan asing yang turut dalam acara ini. Sisanya, yaitu 20 perusahaan berasal dari dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing yang mengikuti event ini diantaranya berasal dari Australia, Denmark, dan Singapura. Sedangkan dari dalam negeri diikuti oleh semua BUMN Industri Pertahanan dan swasta.

Harga Beli Jet Sukhoi RI Lebih Mahal dari Vietnam

JAKARTA, KOMPAS.com- Pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi 30 MK-2 oleh pemerintah RI diduga digelembungkan (mark up) karena harganya lebih mahal dibanding pembelian jenis yang sama oleh pemerintah Vietnam.Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mengawasi pembelian senjata polisi dan TNI, Minggu (4/3/2012), menjelaskan, Vietnam membeli dengan harga US$ 53 juta per unit dan Indonesia membayar US$ 78,3 juta per unit.

"Vietnam membeli sudah lengkap dengan senjata. Kita membeli lebih mahal dan tanpa senjata. KPK segera mengaudit pembelian senjata ini," Neta menegaskan.

Dia menerangkan, kejanggalan lain dalam pembelian itu dilakukan antara pemerintah RI dan Rusia (G to G). Tetapi faktanya ada pihak yang menjadi supplier. Neta menandaskan, keanehan-keanehan dalam pembelian Sukhoi tersebut berpotensi terjadi mark up sebesar US$ 100 Juta sampai US$ 140 Juta (Rp900 miliar sampai Rp 1,2 trilun).

Untuk itu IPW mendesak KPK segera menurunkan Tim Pencegahan dan Tim Investigasi dalam proyek Sukhoi agar potensi korupsi dapat dicegah. Perhatian KPK terhdap proyek Sukhoi sangat diperlukan agar ke depan proyek-proyek alutsista dapat diawasi dengan ketat.

Untuk tahun 2011-2014 pengadaan alutsista TNI mndapat kredit komersial sebesar US$ 695 juta US dan State Credit dari Rusia sbesar 362,3 juta US dolar.

Kemhan Bantah Pembelian Sukhoi Lewat Broker

2 Februari 2012, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan, Brigjend TNI Hartin Asrind, membantah, bahwa pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dilakukan lewat broker, dan tidak melalui mekanisme Government to Government (G to G), sehingga terjadi penggelembungan dana (Mark Up).

Menurutnya, dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) kebijakan pemerintah sudah tetap dilakukan dengan cara G to G. “Seharusnya G to G, kebijakannya seperti itu. Tak ada broker,”bantahnya usai menghadiri serah terima Helikopter Bell 412 EP dari PT DI pada TNI di Rotary Wing Hall PT Dirganta Indonesia di Bandung, Jumat (2/3).

Dugaan adanya penggelembungan dana ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin. Menurutnya, alokasi dana yang tertera dalam APBN untuk pengadaan enam pesawat buatan Rusia itu sebesar US$ 470 juta. Padahal, harga enam unit pesawat tersebut hanya US$ 420 juta.

Selain itu, Tubagus mengatakan pengadaan itu menyeleweng dari kebijakan karena tidak dilakukan secara Government to Government (G to G) melainkan melalui jasa broker. “Itu kan hanya masalah penghitungannya saja yang nggak klop. Total harga itu nggak ada,”tandas Harind.

Dihubungi di tempat berbeda, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau)Marsekal Pertama TNI Azman Yunus mengaku tidak tahu menahu persoalan tersebut. TNI AU hanya memberikan spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan alutsista untuk ditindak lanjuti oleh Kemhan. “Sesuai peraturan, pengadaan alutsista TNI prosesnya ada di Kemhan. Soal itu silakan ditanyakan ke Kemhan,”imbuh Azman.

Tb Hasanudin Tuding Ada Mark Up Pengadaan 6 Unit Sukhoi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terkait adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam pembelian enam pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam APBN 2010-2014 alokasi dana pembelian enam pesawat tempur buatan Rusia itu senilai US$470 juta (sekitar Rp4,27 triliun) menggunakan skema state credit. Pengadaan itupun harus dilakukan dengan cara Government to Government (G to G).

“Tapi kemudian memakai kredit ekspor, dan tidak lewat Rosoboron, tapi dengan sebuah PT X di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di pabrik pesawat nasional PT DI di Bandung, Jumat (2/3). Rosoboron adalah semacam BUMN di Rusia, yang menjadi pintu ekspor produk militer Rusia.

Padahal, menurut Tubagus, terdapat sisa dana sekitar US$760 juta dari US$1 miliar yang disediakan pemerintah Rusia. Jika sebelumnya harga satu unit pesawat sekitar US$55 juta, akhirnya mengalami kenaikan jadi US$60-70 juta per unit.

“Ambillah harga tertinggi US$70 juta jadinya US$420 untuk enam unit. Jadi ada perbedaan US$50 juta (sekitar Rp454,9 miliar),” kata Tubagus. Menurutnya, DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan tapi tidak mendapat jawaban memuaskan. “Jawabannya muter-muter. Ya sudahlah karena ini menyangkut user di TNI AU dan broker kita serahkan saja ke KPK,” kata Tubagus.

KPK tak perlu takut memeriksa permainan anggaran ini agar kerugian negara bisa diselamatkan.

Tiga Kapal Latih Bela Diri Laut Jepang Berkunjung ke Jakarta

Kapal pengawal Asayuki, Sawayuki dan Hamagiri berkunjung ke Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (28/2). Sekitar 600 anggota pasukan Angkatan Bela diri laut Jepang akan memperdalam persahabatan dan latihan dengan Angkatan Laut RI. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/12)

28 Februari 2012, Jakarta: Angkatan Bela Diri Laut Jepang menganggap kawasan Laut China Selatan perlu diawasi, kata Komandan Kolonel Laut Tomoo Mizukami di Jakarta, Selasa.

"Bagi Jepang isu Laut China Selatan adalah perairan yang perlu diperhatikan atau dijaga," kata Tomoo.

Tomoo mengaku banyak kapal berbendera Jepang yang melalui jalur pelayaran di Laut China Selatan oleh karena itu negara-negara setempat beserta Pasukan Bela Diri Laut Jepang harus menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tomoo juga sedikit mengkhawatirkan adanya peningkatan teknologi tempur China yang ditakutkan dapat menganggu kestabilan kawasan di Laut China Selatan.

"Saya sendiri komandan kolonel kapal laut, jadi sebetulnya tidak memiliki status untuk menjawab namun karena banyak kapal kami yang lewat perairan tersebut maka tetap harus ada pengawasan," kata Tomoo.

Sebanyak tiga kapal Pasukan Bela Diri Jepang berjenis "destroyer" --Hamagiri, Sawayuki dan Asayuki-- bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan misi pelatihan kepada calon prajurit bela diri Jepang.

Rencana agenda Tomoo di Jakarta adalah melakukan kunjungan kehormatan ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) dan Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR) di Jakarta pada 29 Februari.

Selain itu Tomoo juga berencana melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada beberapa bulan terakhir perompakan di wilayah Selat Singapura meningkat dimana pada 2010 hanya terjadi tiga perompakan namun pada 2011 menjadi 11 pembajakan kapal.

Selain itu pada Oktober 2011 pihak berwenang Malaysia berhasil membebaskan kapal tanker yang dibajak di selat tersebut.

Sebelumnya, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro perompakan yang dahulunya sering terjadi di Selat Malaka saat ini jadi menurun tajam karena pengetatan penjagaan bersama dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia.

Pengamanan Laut, Indonesia Gandeng Negara Tetangga

Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan bagi Indonesia. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo menyatakan, negara berhak melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut. “Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di laut,” kata Kalakhar dalam acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Jakarta, Senin (28/2).

Kalakhar menuturkan, terdapat beberapa isu penting seputar keamanan laut yang menjadi masalah negara-negara maritim dunia. Selain isu pencurian kekayaan dan pencemaran laut, isu keamanan laut dan maritim yang merupakan isu utama di Asia Pasifik seperti bajak laut, human trafficking, terorisme di laut, dan yang berhubungan dengan penyelundupan senjata dan pengrusakan ekosistem.

“Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan tugas baik nasional maupun internasional, kami terus membangun kerja sama dengan lembaga dari berbagai negara,” jelasnya. Kerja sama ini, lanjut Didik, perlu dilakukan karena luas laut Indonesia yang luas yang mencapai 5,8 juta km serta berada pada perlintasan transportasi laut. “Indonesia punya ALKI yang wajib mengakomodasikan kepentingan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat 12 pulau Indonesia yang butuh perhatian khusus karena letaknya yang strategis sebagai titik terluar yang berbatasan dengan negara lain.

Pemerintah indonesia Berencana Membeli Korvet yang Ditolak Brunei

KDB Nakhoda Ragam, KDB Bendhara Sakam dan KDB Jerambak kapal korvet kelas Nakhoda Ragam teronggok selama 10 tahun setelah Brunei Darussalam sebagai pemesan batal mengoperasikan. Aljazair diberitakan akan mengakuisisi ketiga korvet, tetapi membatalkan, lebih memilih frigate kelas FREMM. Indonesia sedang bernegosiasi untuk membeli ketiga korvet ini. (Foto: Flickr)

25 Februari 2012: Besarnya wilayah laut Indonesia membuat TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berbenah diri dengan menambah armada tempurnya. Salah satunya adalah dengan membeli kapal perang dari negara lain.

Tersiar kabar bahwasanya TNI AL sedang mengincar kapal perang Nakhoda Ragam Class, sebuah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris, yang tidak jadi dibeli AL Brunei Darussalam karena suatu masalah.

Menanggapi kabar tersebut, kepada itoday, pengamat pertahanan Muradi mengatakan, jika memang kapal yang akan dibeli adalah kapal kelas patroli, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika yang dibeli adalah kapal perang yang berukuran besar, maka itu menjadi masalah. Sebab kebutuhannya berbeda dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.

Pembelian alat utama sistem senjata memang bukan seperti membeli kacang goreng, setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun kapal yang dibelui sama kelasnya, tetapi masalah “jeroan” kapal bisa berbeda. Karena setiap negara memiliki spesifikasi dan kebutuhan menghadapi tantangan yang berbeda.

“Perairan Brunei itu sangat sempit. saking sempitnya, perairan Brunei mungkin bisa dikelilingi dengan kapal patroli kecil dalam waktu tiga jam saja. Bandingkan dengan perairan Indonesia,” jelas Muradi.

KRI Diponegoro-365 satu dari empat korvet kelas SIGMA. Pemerintah pernah mencanangkan kapal perang baru TNI AL dirancang merujuk disain SIGMA. (Foto: Damen)

Melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan itu, Muradi menganggap, rencana pembelian kapal perang buatan Inggris yang tidak jadi dibeli Brunei, adalah solusi instan untuk jangka pendek saja, karena untuk mengakali anggaran pertahanan Indonesia yang terbilang kecil.

Dari informasi yang diterima itoday, rencana pembelian kapal perang Nakhoda Ragam Class ini sudah mencapai 70 persen, sudah mencapai tahapan MoU. Namun TNI AL tetap membuka kemungkinan untuk membeli kapal perang lainnya untuk memperkuat armada tempurnya.

Nakhoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.

Turkey Loses Bid for Indonesia Submarines, but the Cooperation will be Countinued by Aselsan, Rocketsan and FNSS

Turkey loses bid for Indonesia submarines

Indonesia picks up a South Korean offer for three U209 model submarines instead of a Turkish-German joint offer. Still, the two countries may bid for a tender for the more developed U214 models, Jakarta says.

Indonesia has informed a German-Turkish partnership that South Korea has won Jakarta’s competition for U209 submarines and that the duo should instead focus on the sale of more-developed U214 subs to the Southeast Asian giant, a senior Turkish official has said.

The message was conveyed during the visit of Adm. Agus Suhartono, the chief of staff of Indonesia’s military forces, to Turkey last week, the Turkish official said this weekend.

Turkey, led by the Undersecretariat for Defense Industries, SSM, and Germany, led by ThyssenKrupp’s shipyard, HDW, entered the Indonesian Navy’s competition of more than $1 billion after it came to an end, effectively ensuring Seoul’s victory.

South Korea’s Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering announced on Dec. 22 that it had won the Indonesian deal $1.1 billion for three submarines.

As for Turkey, a $2 billion submarine deal with HDW for the joint manufacture of six U214 platforms formally took effect in July, the German company said. Turkish procurement officials also confirmed the information. “As a longstanding partner and supplier to the Turkish Navy, ThyssenKrupp Marine Systems can now begin executing the order. The order will contribute to securing employment at [ThyssenKrupp’s] HDW in Kiel, as well as at many subcontractors in Germany and Turkey, for the next 10 years,” it said.

A major loan deal between German banks and the Turkish Treasury rescued the multibillion-dollar submarine contract between the Turkish state and Howaldswerke Deutsche Werft (HDW) on the last day of 2010, Turkish procurement officials said earlier.

“We will try to work hard to meet the requirements for the second competition [for the U214 deal],” said the Turkish procurement official.The Indonesian side also offered a number of consolations to the Turkish side.

The Indonesians will come up with a $100 million Turkish proposal to make military radios produced by Aselsan, the procurement official said.

The Indonesians separately plan to propose a facility to produce Roketsan-made missiles after they sign a contract with the company.

Jakarta will also produce FNSS-made 8x8 vehicles.

Turkey and Indonesia are two of the largest Muslim countries and are keen to develop their defense industries and ties.

Menhan: Indonesia Butuh Tank Berat

Semangat kerja adalah refleksi dari sikap pribadi atau sikap kelompok terhadap kerja dan kerja sama.Apabila pekerja tampak merasa senang, optimis mengenai kegiatan dan tugas, serta ramah satu sama lain, maka karyawan itu dikatakan mempunyai semangat yang tinggi. Sebaliknya, apabila karyawan tampak tidak puas, lekas marah, sering sakit, suka membantah, gelisah, dan pesimis, maka reaksi ini dikatakan sebagai bukti semangat yang rendah.
Semangat kerja adalah kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih banyak dan lebih baik. Dengan demikian, semangat kerja menggambarkan perasaan senang individu atau kelompok yang mendalam dan puas terhadap pekerjaan, kerja sama, dan lingkungan kerja serta mendorong mereka untuk bekerja secara lebih baik dan produktif.
Semangat kerja sangat penting bagi organisasi karena :
(1) semangat kerja yang tinggi tentu dapat mengurangi angka absensi atau tidak bekerja karena malas,
(2) dengan semangat kerja yang tinggi dari buruh dan karyawan maka pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan kepadanya akan akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau lebih cepat,
(3) dengan semangat kerja yang tinggi pihak organisasi memperoleh keuntungan dari sudut kecilnya angka kerusakan karena semakin tidak puas dalam bekerja, semakin tidak bersemangat dalam bekerja, maka semakin besar angka kerusakan,
(4) semangat kerja yang tinggi otomatis membuat karyawan akan merasa senang bekerja sehingga kecil kemungkinan karyawan akan pindah bekerja ke tempat lain,
(5) semangat kerja yang tinggi dapat mengurangi angka kecelakaan karena karyawan yang mempunyai semangat kerja tinggi cenderung bekerja dengan hati-hati dan teliti sehingga bekerja sesuai dengan prosedur yang ada
Indikasi yang menunjukkan kecenderungan umum rendahnya semangat kerja adalah rendahnya produktivitas, tingkat absensi yang tinggi, labour turnover yang tinggi, tingkat kerusakan yang tinggi, kegelisahan di mana-mana, tuntutan yang sering kali terjadi, dan pemogokan.
Karakteristik semangat kerja karyawan dapat diketahui dari tiga indikator, yaitu disiplin, kerja sama, dan kepuasan kerja. Disiplin merupakan suatu keadaan tertib karena orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dan taat pada peraturan yang ada serta melaksanakan dengan senang hati. Karyawan yang menuruti semua peraturan karena takut akan dihukum mencerminkan disiplin negatif. Sebaliknya, kepatuhan karyawan pada peraturan karena sadar akan fungsi peraturan tersebut untuk mencapai keberhasilan adalah mencerminkan disiplin yang positif. Dalam pengertian disiplin tersimpul dua faktor yang penting, yaitu faktor waktu dan faktor perbuatan.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja adalah pertama menyangkut kepuasan di luar pekerjaan seperti pendapatan, rasa aman, dan kedudukan yang lebih tingi, kedua menyangkut kepuasan terhadap pekerjaan, yaitu minat kerja, peluang untuk maju, dan prestise dalam organisasi, ketiga menyangkut kepuasan pribadi dan rasa bangga atas profesinya.
Cara yang ditempuh untuk meningkatkan semangat kerja adalah memberikan kompensasi kepada tenaga kerja dalam porsi yang wajar, tetapi tidak memaksakan kemampuan perusahaan, menciptakan kondisi kerja yang menggairahkan semua pihak, memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan spiritual tenaga kerja pada saat penyegaran sebagai media pengurangan ketegangan kerja dan memperkokoh rasa setia antara tenaga kerja dan manajemen, penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat, peran tenaga kerja mengembangkan aspirasi mendapatkan tempat yang wajar, dan memperhatikan hari esok para tenaga kerja.

MENTRI Pertahanan indonesia Lakukan Kunjungan Kerja ke China

20 Februari 2012, Beijing, China: Memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) RRT, Jenderal Liang Guanglie, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro memulai kunjungan resminya ke Beijing, 19 - 21 Februari 2012.

Delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut terdiri dari , antara lain, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Dirjen Strahan Mayjen TNI Puguh Santoso, Kabaranahan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Yuhastiar. Duta Besar RI untuk RRT Imron Cotan turut mendampingi delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI Purnomo Yusgiantoro tersebut.

Segera setelah mendarat di Beijing dari tanah air, hari pertama Menhan RI diisi dengan kunjungan, diskusi, serta peninjauan ke dua kompleks industri pertahanan (Inhan) RRT yang terkait dengan produksi peluru kendali darat ke darat, darat ke udara, serta udara ke darat. Di akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama Inhan, termasuk 'transfer of technology', yang menguntungkan kedua belah-pihak (win-win solution).

Selanjutnya kunjungan resmi Delegasi Kemhan yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut direncanakan akan melakukan pertemuan dan perundingan dengan mitranya, Menhan RRT Jenderal Liang Guanglie, tukar-menukar pikiran dengan salah-satu lembaga riset/produksi Inhan terkemuka lainnya, serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRT, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang (PLA) RRT (20 Februari 2012).

Kunjungan resmi Menhan RI akan ditutup dengan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri Li Keqiang (21 Februari 2012) yang diperkirakan banyak pihak akan menduduki jabatan Perdana Menteri RRT di masa mendatang.

Kerjasama Militer RI-RRT Mencapai Tingkat Tertinggi Dalam Sejarah Hubungan Kedua Negara

Hubungan Tiongkok dan Indonesia dapat ditelusuri sejak berabad-abad yang silam dan kini, hubungan kedua negara sedang berada pada puncaknya. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao telah menandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis. Pada tahun 2010 telah ditandatangani Plan of Action 2010-2015 yang mencakup pengembangan kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya sebagai upaya implementasi Kemitraan Strategis dimaksud.

Ketika PM Wen Jiabao berkunjung ke Indonesia April 2011, bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dikeluarkan Joint Communiqué untuk memperdalam dan memperluas kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Kedua Negara juga menikmati meningkatnya volume perdagangan di mana pada tahun lalu (2011), berdasarkan perhitungan RRT, sudah mencapai US$ 60 milyar, mendekati target yang ditetapkan oleh kedua pemimpin bangsa yaitu US$ 80 milyar pada tahun 2014. Investasi mencapai US$ 1 milyar dan turis RRT yang berkunjung ke Indonesia sekitar 600.000, meningkat 50% dibandingkan tahun lalu.

Demikian antara lain disampaikan oleh Dubes RI untuk RRT merangkap Mongolia pada kesempatan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RRT Jenderal Liang Guanglie pada tanggal 16 Januari 2012.

Lebih lanjut Dubes RI mengatakan bahwa di bidang militer, hubungan dan kerjasama pun berjalan lancar. Saling kunjung antar pejabat tinggi militer kedua negara terlihat meningkat sejak tahun 2007. Memenuhi undangan Menhan RI Purnomo, Menhan RRT telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011, sekaligus menghadiri ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM). Dalam waktu dekat ini, direncanakan delegasi tingkat tinggi Kementerian Pertahanan Indonesia akan berkunjung ke RRT.

Sementara itu, tercatat berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan seperti pelatihan personil, pelatihan pilot pesawat tempur, penyediaan alutsista RRT, pembentukan berbagai mekanisme dialog dan konsultasi serta penandatanganan MoU Kerja Sama Industri Strategis dan Pertahanan mencerminkan tingginya bobot hubungan militer kedua negara. Demikian juga latihan bersama antar pasukan khusus kedua negara di bidang anti terorisme yang oleh Menhan RRT dinilai sebagai terobosan baru hubungan militer kedua negara. Oleh karenanya, Menhan RRT mengatakan bahwa kerjasama RI-RRT telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah hubungan kedua negara. Terlepas dari berbagai capaian tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan pengembangan kerjasama di sektor lainnya dalam upaya mendorong kerjasama militer kedua negara ketingkat yang lebih tinggi lagi.

Menhan RRT juga mengatakan bahwa militer Tiongkok juga sangat memandang penting hubungan bersahabat dengan militer Indonesia. Menghadapi perkembangan dinamis khususnya kawasan Asia-Pasifik, RRT dan RI sebagai dua negara besar di Asia perlu untuk mempererat kerjasama demi terjaganya stabilitas dan keamanan kawasan bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan di kawasan dan luar kawasan.

DPR Pertanyakan, Bantuan Kemhan AS ke Kemhan RI

19 Februari 2012, Jakarta: Komisi I DPR akan memertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2/2012).

Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.

Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.

"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.

Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.

Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu.

Amerika Serikat Bantu Bangun Barak Prajurit Di PMPP TNI Sentul

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan berupa fasilitas barak untuk prajurit kepada Mabes TNI yang dibangun di Indonesian Peace and Security Center (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Sentul, Bogor. Dukungan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas barak prajurit yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro Senin (13/2), di kompleks PMPP Sentul Bogor.

Dalam pembangunan konstruksi barak berkapasitas 300 orang ini AS menggelontorkan biaya sekitar US 3,3 Juta Dollar, dari seluruh kontribusi fasilitas operasional lainnya yang ada di IPSC Sentul dengan nilai total sebesar US 14 Juta Dolar.

Bantuan AS dalam proyek ini dilakukan melalui Global Peace Operation Initiative dan merupakan salah satu bagian dari dukungan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaiaan di seluruh dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro mengatakan, fasilitas-fasilitas ini tidak hanya dapat untuk mendukung Personil Peace Keeper dari Indonesia, namun diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi kepada Personil Peace Keeper internasional.

Ditambahkan Andrew J. Shapiro, pembangunan fasilitas ini salah satu bagian dari kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu kedua negara tetap meningkatkan kemitraan ini dengan mencari peluang-peluang kerjasama di bidang pertahanan diluar, terlebih lagi didalam mencari solusi permasalahan global.

“ Indonesia merupakan rekanan yang kuat untuk Amerika Serikat, hal ini terlihat keinginan dari Presiden Amerika Serikat dan beberapa pejabat Amerika lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan beberapa upaya kerjasama pertahanan seperti pembangunan fasilitas barak prajurit sekarang ini,” Jelas Andrew.

Ikut serta pada kesempatan acara peletakan batu pembangunan gedung barak prajurit untuk fasilitas Peace Keeping Center, Duta Besar untuk Indonesia, Scott Marciel, Dirjen Kuathan Kemhan, Laksda TNI Bambang Suwarto, Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyana, M.Sc, Kepala Pusat Konstruksi Badan Ranahan (Kapuskon Baranahan) Marsma TNI Ir. Agus Purnomo W dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

Komisi 1 DPR Pertanyakan Bantuan Dari Kemhan AS

JAKARTA - Komisi I DPR akan pertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2).

Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.

Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.

"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.

Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.

Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah 30 jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Negeri Paman Sam itu.

Sumber : ANTARANEWS.COM

ITS Rancang Kapal Patroli Rudal

Kapal cepat rudal rancangan PT PAL. (Foto: Berita HanKam)

19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.

"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.

Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.

"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.

Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.

Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".

"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.

Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.

"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.

Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.

"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.

Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.

Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.

"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.

Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.

RUU Industri Pertahanan Dibahas

C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)

18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.

Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.

Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.

DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.

Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.

Bank Mandiri Komitmen Biayai Pembangunan KCR

16 Februari 2012, Batam: PT Bank Mandiri Tbk berkomitmen membiayai pembangunan kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan PT Palindo Marine yang ketiga senilai Rp75 miliar.

Senior Vice President Regional Commercial Sales 1 Group Bank Mandiri, Aquarius Rudianto di Batam, Kamis, mengatakan sejauh ini Bank Mandiri Tbk sudah memberi pinjaman untuk sumber pembiayaan dua kapal yang sudah dibuat oleh PT Palindo.

"Kapal tersebut yakni KRI Clurit dan KRI Kujang dan juga satu kapal lagi yang tengah dibangun di Kawasan Industri Tanjunguncang yang akan selesai pada November 2012,"ujarnya.

Menurutnya Bank Mandiri berkomitmen mendukung pembiayaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI termasuk ketiga kapal yang dibuat di Batam.

Ia mengatakan, dalam pembangunan KCR-40 ketiga tersebut, Bank Mandiri menanggung pembiayaan sekitar 60 persen dari total biaya proyek.

"Selain pembangunan yang di Batam, kami juga siap mendukung pembiayaan untuk alutsista yang lain," kata dia.

Pengadaan alutsista TNI sebelumnya menggunakan skema kredit ekspor. Skema ini kemudian diubah menjadi pinjaman dalam negeri menggunakan mata uang rupiah murni.

Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pembiayaan pengadaan alutsista TNI.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan Bank Mandiri ingin terus meningkatkan peran aktif dalam pengembangan teknologi alutsista untuk menciptakan kemandirian bangsa dalam memperkuat kedaulatan nasional.

"Kami bangga dapat turut serta dalam membangun kapal cepat rudal berteknologi tinggi yang murni dibuat oleh Bangsa Indonesia. Bank Mandiri berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan alutsista nasional," kata Zulkifli Zaini.

Bank Mandiri telah berkomitmen untuk mendukung pembiayaan alutsista sejak 2007 namun menunggu ketentuan prinsip di regulasi perbankan, karena pembiayaan alutsista bersifat peminjaman dalam negeri sehingga memiliki sifat yang berbeda dengan kredit lainnya.

14 KCR akan Dibangun Hingga 2014

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal di berbagai daerah untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia yang akan selesai pada 2014.

"Hingga 2014 kami merencanakan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter untuk penunjang pengamanan perairan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro setelah meresmikan KRC Kujang di Batam, Kamis.

Menteri mengatakan upaya tersebut sebagai langkah pembangunan strategis yang nantinya tidak terbatas pada pengembangan KCR saja, namun juga pada industri strategis lainnya.

"Pembangunan kapal merupakan langkah awal, nanti pembangunan strategis di daerah juga akan mengembangkan industri untuk kekuatan udara dan darat," kata dia.

Pada dasarnya, kata Menteri, selain membangun industri dalam negeri hal tersebut juga membangun kekuatan TNI.

"Pembangunan 14 kapal tersebut baru tahap awal. Kami telah menyiapkan rencana strategis pertahanan hingga tahun 2024 dengan target 44 kapal cepat," kata Menteri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 44 KCR hingga 2024 untuk mengamankan seluruh wilayah laut NKRI dari gangguan-gangguan.

"Setidaknya dibutuhkan 44 kapal hingga tahun 2024 mendatang untuk keperluan penegakan hukum di laut, termasuk pengamanan terhadap pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia, dan mencegah penyelundupan," kata dia.

Secara umum, kata dia, seluruh satuan TNI telah memiliki rencana pengembangan pertahanan masing-masing sebagai upaya peningkatan kekuatan.

"Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah memiliki blueprint pertahanan untuk membangun kekuatan. Pembangunan akan dilakukan bertahap," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu rencana tersebut ialah penggantian utama sistem persenjataan (alustsista) yang sudah uzur dengan alat-alat baru yang akan dibangun, sementara alutsista yang masih bisa digunakan akan terus ditingkatkan kemampuannya.

Dua KCR masing-masing KRI Clurit-641 dan Kujang-642 telah diresmikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Batuampar, Batam pada 25 April 2011 dan pagi ini (Kamis/15-02).

Dua kapal yang dibangun oleh PT Palindo Marine Industry, Tanjunguncang tersebut memiliki panjang 44 meter ini mampu melaju hingga kecepatan 30 knot yang sepenuhnya dikerjakan putra-putri Indonesia.

Sebagian besar material kapal perang tersebut pun di produksi di dalam negeri sehingga peluncuran kapal KCR-40 berbahan baja-alumunium ini ikut menandai sejarah baru industri perkapalan di Indonesia .

KRI tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam kaliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali 2 set Rudal C-705.

Bagian lambung KCR-40 terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT.Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin caliber 20 mm di anjungan kapal.

Sumber: ANTARA Kepri

TNI AL dan RAN Gelar Latma Cassuex 2012

16 Februari 2012, Surabaya: Kondisi geografis Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah lautan, hal itu membutuhkan pengawasan dan penjagaan perairan Indonesia lebih ketat, apalagi perairan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Untuk pengawasan perairan yang berbatasan dengan negara tetangga diperlukan koordinasi dan kerja sama secara bilateral maupun multilateral. Salah satu kerja sama tersebut dilakukan antara Indonesia dengan Australia melalui Latihan Bersama Angkatan Laut kedua negara dengan sandi Cassoary Exercise (Cassuex) tahun 2012, yang dilakukan oleh jajaran TNI AL yang berada di Koarmatim dengan Royal Australia Navy (RAN).

Kegiatan Latma Australia Indonesia (Ausindo) tahun 2012 ini masih dibahas secara intensif dalam rapat perencanaan / Initial Planing Coference (IPC) dan Final Planing Conference (FPC) di gedung Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Komado dan Latihan (Kolat) Koarmatim Ujung Surabaya, selama tiga hari mulai tanggal 14-16 Februari 2012.

Delegasi dari angkatan laut kedua negara membahas rencana Latma Ausindo dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Harjo Susmoro yang menjabat sebagai Perwira Bantuan (Paban) V Staf Operasi Angakatan Laut (Sopsal) Mabesal Jakarta. Sedangkan dari pihak Royal Australian Navy (RAN) mengirimkan tiga orang perwiranya yang dipimpin oleh Atase Pertahan (Athan) Australia untuk Indonesia Captain Katja Bizil. Dalam rapat perencanaan tersebut Captain Katja Bizil didampingi Lieutenant Commander Corby dari penerbang RAN dan SQ NLDR Murray dari Royal Air Force (RAF).

Materi latihan terus dibahas dalam rapat tersebut guna menyamakan persepsi antara delegasi mengenai rencana operasi tersebut, baik dalam hal teknik dan taktik manuver dilapangan nantinya. Rencananya Latma Ausindo 2012 akan melibatkan 2 unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di Jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim yaitu KRI Kakap-811 dan Tongkol-813. Sedangkan dari pihak Australia akan mengerahkan beberapa kapal perang dan pesawat intai maritim. Daerah latihan meliputi perairan disekitar perbatasan Indonesia dan Australia serta dilaksanakan pada pertengan tahun 2012 selama kurang lebih 2 pekan.

Dalam manuver lapangan (manlap) nantinya unsur kapal perang kedua negara akan melaksanakan beberapa latihan diantaranya Manuvra Taktis (Mantak), Flash Exercise (Flasex), dan beberapa latihan operasi penanggulangan aksi kejahatan dan terorisme di laut melalui Maritime Interdiction Operation (MIO) antara tim Boarding Search And Seizure (VBSS) dari masing-masing kapal perang. Latihan ini memilki fungsi yang strategis dalam menjalin kesepahaman operasional penindakan setiap pelanggaran garis batas laut kedua negara dan menjalin komunikasi dan kordinasi yang baik.

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dan menjalin kerjasama saling menguntungkan antar Angkatan Laut kedua negara dengan dasar saling menghargai dan menghormati sesama negara yang berdaulat. Untuk menjalin persahabat yang lebih erat, Athan Australia untuk Indonesia melaksanakan kunjungan kerja (Courtesy Call) ke Koarmatim yang diterima Kepala Staf Armatim Laksamana Pertama TNI Djoko Teguh Wahojo di Mako Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (16/02). Kunjungan kerja tersebut membicarakan tentang beberapa hal diantaranya mengenai rencana latihan bersama Ausindo tahun 2012.

Australia Bantu Perlengkapan Laboratorium Kobangdikal

Pemerintah Australia berencana memberikan bantuan fasilitas dan perlengkapan laboratorium bahasa kepada Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal).

Rencana pemberian bantuan itu disampaikan Atase Angkatan Laut Australia, Kolonel Katja Bizilj CSC, saat bertemu Komandan Kobangdikal Laksamana Muda TNI Sadiman di lobi Gedung Ki Hadjar Dewantara, Bumimoro, Surabaya, Kamis.

Mengutip siaran pers dari Bagian Penerangan Kobangdikal, Kolonel Katja Bizilj, mengatakan bahwa bantuan fasilitas itu merupakan berupa peralatan standar untuk menunjang kegiatan belajar di laboratorium bahasa.

"Kobangdikal tinggal menyiapkan ruang untuk laboratorium bahasa, dan kami akan mengisi laboratoriun tersebut dengan peralatan dan fasilitas sebuah laboratorium bahasa modern," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Angkatan Laut Australia sedang menjalankan program "The New Australian Navy" ini bertujuan meningkatkan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan.

Usai melakukan pertemuan, Katja yang didampingi stafnya Kapten Couper meninjau langsung tempat yang rencananya dijadikan laboratorium bahasa di Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi.