JAKARTA,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik lembaga swadaya masyarakat asing yang mengkritisi Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pengamanan di Papua. Presiden mengatakan, LSM asing tersebut seolah melarang TNI menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Bumi Cenderawasih.
Padahal, menurut Presiden, Papua adalah bagian sah dan integral dari Negara Kesatuan RI. "Tidak masuk akal jika ada NGO (non-governmental organization) yang mengatakan seolah kita dilarang untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua," kata Presiden ketika membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (20/1/2012).
Presiden pun membandingkan dengan kehadiran pasukan koalisi di Irak hinga Libya. Di negara tersebut, pasukan koalisi bahkan melakukan aksi militer. Sementara itu, TNI dikatakan hanya menegakkan hukum dan keamanan di negeri sendiri.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan satu hal yang kerap dilupakan orang, yaitu masih ada aksi politik dan bersenjata oleh elemen-elemen separatis. Presiden mengatakan, dunia harus mengetahui hal tersebut.
"Itulah sebabnya TNI dan Polri mengemban tugas di sana. Ini bukan tanpa alasan. Itu pun dalam jumlah yang relatif kecil dan TNI tidak melakukan operasi ofensif dan pertempuran besar," tutur Presiden.
Kepala Negara juga kembali menegaskan, pemerintah telah mengubah dasar di Papua, dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Kebijakan kesejahteraan bukan sekedar lip service belaka. Pendekatan kesejahteraan masyarakat Papua diterjemahkan melalui serangkaian kebijakan dan program yang konkret.
"Distribusi anggaran per kepala di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Kami ingin sungguh-sungguh mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Papua," ujar Presiden menegaskan.
Presiden mengatakan, dirinya merasa perlu merespons hal-hal yang bersifat teknis dan taktis terkait Papua. Pasalnya, tindakan kecil yang dilakukan seorang brigadir polisi, misalnya, diberitakan media massa. Pemberitaan tersebut dengan cepat sampai ke PBB. Para pemimpin dunia kerap mempertanyakan hal-hal yang terkait Papua kepada dirinya. "Oleh karena itu, saya mempunyai tugas untuk memastikan sistem di negeri ini berjalan dengan baik," paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar