Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Pemerintah Palestina harus memilih antara perjanjian dengan Hamas "atau perdamaian dengan Israel".
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu, beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia akan memimpin pemerintahan gabungan sementara antara gerakan Hamas dan Fatah - dalam pemilu di Tepi Barat dan Gaza.
"Hamas dan perdamaian tidak seharusnya terpisah," kata Netanyahu. "Hamas merupakan organisasi teror dan bertujuan merusak Israel."
AS dan Israel menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menentang upaya rekonsiliasi di Palestina.
Bulan lalu, Israel dan Pemerintah Palestina menggelar pertemuan yang pertama kali sejak lebih dari setahun yang lalu, tanpa membuat kemajuan yang berarti.
Kesepakatan Hamas-Fatah
Wartawan BBC di Ramallah, Jon Donnison mengatakan fakta bahwa Abbas melakukan langkah berlawanan dengan Israel dan AS menunjukan pemimpin Palestina itu frustasi dengan upaya mediasi perdamaian yang dilakukan AS.
Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal telah melakukan pembicaraan di Qatar untuk mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada April 2011.
Koresponden BBC melaporkan masalah itu akan menjadi salah satu sandungan bagi pemerintah dalam menerapkan perjanjian.
Kesepakatan akan mengakhiri perpecahan antara pemerintah yang terpisah di dua wilayah, Palestina. Hamas berkuasa di Jalur Gaza dan Tepi Barat, selama lebih dari empat tahun terakhir. Pemerintah gabungan ini akan diumumkan pada 18 Februari di Kairo, seperti disampaikan oleh pejabat Fatah kepada Kantor Berita AFP.
Laporan menyebutkan pemerintah akan diisi oleh teknorat dan kelompok independen.
Abbas menyebutkan dua pihak serius untuk menyatukan secara politik. Abbas akan membentuk pemerintah persatuan nasional baru sampai digelar pemilihan umum di Tepi Barat dan Gaza dalam beberapa bulan mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar