Jakarta - Ada sejumlah proyeksi di tahun 2012 yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri. Beberapa di antaranya adalah upaya untuk mendorong reformasi di tubuh Persatuan Bangsa-Bangsa dan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Indonesia akan terus memperjuangkan reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, sehingga lebih mencerminkan realitas dunia dewasa ini dan masa mendatang," kata Menlu Marty Natalegawa.

Hal tersebut disampaikan dalam acara refleksi tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012 di Kantornya, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2012). Hadir dalam acara ini Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, mantan menlu Mochtar Kusumaatmadja, Wamenlu Wardhana, peneliti LIPI Dewi Fortuna Anwar, dan para dubes negara sahabat.

Menurut Marty, upaya reformasi di PBB merupakan bagian dari upaya untuk menumbuhkembangkan tatanan hubungan antar negara yang lebih demokratis. Upaya itu akan terus dilakukan lewat perwakilan tetap RI di PBB maupun dalam pembicaraan di tingkat kepala negara.

Pria berkacamata ini menambahkan, isu Palestina juga akan menjadi perhatian khusus Indonesia. Terutama setelah Indonesia sukses memprakarsai sebuah roadmap upaya pengakuan kemerdekaan Palestina saat pertemuan Gerakan Non Blok di Bali.

"Ini merupakan komitmen dan dukungan Indonesia bagi lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," lanjutnya.

Di awal pidatonya, Marty sempat memaparkan pencapaian lembaganya dalam bidang diplomasi pada tahun 2011. Misalnya, ada 146 perjanjian internasional yang sudah ditandatangani, dimana 131 diantaranya adalah perjanjian bilateral.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi 26 perjanjian, yang hampir 90% merupakan perjanjian bilateral dan lebih dari 60% diantaranya adalah di bidang perekonomian.

"Sepanjang tahun 2011, Indonesia juga telah membuka hubungan diplomatik dengan sembilan negara yaitu Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome and Principe, Antigua and Barbuda dan Bhutan," terangnya.