Kapal pengawal Asayuki, Sawayuki dan Hamagiri berkunjung ke Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (28/2). Sekitar 600 anggota pasukan Angkatan Bela diri laut Jepang akan memperdalam persahabatan dan latihan dengan Angkatan Laut RI. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/12)
28 Februari 2012, Jakarta: Angkatan Bela Diri Laut Jepang menganggap kawasan Laut China Selatan perlu diawasi, kata Komandan Kolonel Laut Tomoo Mizukami di Jakarta, Selasa.
"Bagi Jepang isu Laut China Selatan adalah perairan yang perlu diperhatikan atau dijaga," kata Tomoo.
Tomoo mengaku banyak kapal berbendera Jepang yang melalui jalur pelayaran di Laut China Selatan oleh karena itu negara-negara setempat beserta Pasukan Bela Diri Laut Jepang harus menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Tomoo juga sedikit mengkhawatirkan adanya peningkatan teknologi tempur China yang ditakutkan dapat menganggu kestabilan kawasan di Laut China Selatan.
"Saya sendiri komandan kolonel kapal laut, jadi sebetulnya tidak memiliki status untuk menjawab namun karena banyak kapal kami yang lewat perairan tersebut maka tetap harus ada pengawasan," kata Tomoo.
Sebanyak tiga kapal Pasukan Bela Diri Jepang berjenis "destroyer" --Hamagiri, Sawayuki dan Asayuki-- bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan misi pelatihan kepada calon prajurit bela diri Jepang.
Rencana agenda Tomoo di Jakarta adalah melakukan kunjungan kehormatan ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) dan Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR) di Jakarta pada 29 Februari.
Selain itu Tomoo juga berencana melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Pada beberapa bulan terakhir perompakan di wilayah Selat Singapura meningkat dimana pada 2010 hanya terjadi tiga perompakan namun pada 2011 menjadi 11 pembajakan kapal.
Selain itu pada Oktober 2011 pihak berwenang Malaysia berhasil membebaskan kapal tanker yang dibajak di selat tersebut.
Sebelumnya, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro perompakan yang dahulunya sering terjadi di Selat Malaka saat ini jadi menurun tajam karena pengetatan penjagaan bersama dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia.
Pengamanan Laut, Indonesia Gandeng Negara Tetangga
Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan bagi Indonesia. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo menyatakan, negara berhak melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut. “Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di laut,” kata Kalakhar dalam acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Jakarta, Senin (28/2).
Kalakhar menuturkan, terdapat beberapa isu penting seputar keamanan laut yang menjadi masalah negara-negara maritim dunia. Selain isu pencurian kekayaan dan pencemaran laut, isu keamanan laut dan maritim yang merupakan isu utama di Asia Pasifik seperti bajak laut, human trafficking, terorisme di laut, dan yang berhubungan dengan penyelundupan senjata dan pengrusakan ekosistem.
“Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan tugas baik nasional maupun internasional, kami terus membangun kerja sama dengan lembaga dari berbagai negara,” jelasnya. Kerja sama ini, lanjut Didik, perlu dilakukan karena luas laut Indonesia yang luas yang mencapai 5,8 juta km serta berada pada perlintasan transportasi laut. “Indonesia punya ALKI yang wajib mengakomodasikan kepentingan internasional,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, terdapat 12 pulau Indonesia yang butuh perhatian khusus karena letaknya yang strategis sebagai titik terluar yang berbatasan dengan negara lain.
0 komentar:
Posting Komentar