Original From : http://aku-cinta-gorontalo.blogspot.com/
BERITA SEPUTAR GORONTALO, NASIONAL DAN INTERNASIONAL............... BERITA PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH KEDAULATAN NKRI DAN ASEAN...........

Kamis, 22 Maret 2012

Guspurla Prioritaskan Pembangunan Komando & Pengendalian Laut Terintegrasi

0 komentar

JAKARTA - Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

Lantamal VIII Tingkatkan Pantauan Perbatasan Indonesia, Filipina dan Malaysia

0 komentar

22 Maret 2012, Manado: Danlantamal VIII Manado Laksamana Pertama TNI Guguk Handayani melaksanakan pantauan secara Live perairan perbatasan Indonesia – Filipina serta Malaysia dari Ruang Pusat Komando dan Kendali Regional (Regional Command and Control Center-RCC) Markas Komando Lantamal VIII sekaligus melaporkan kondisi terkini wilayah perbatasan melalui tele-conference dengan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL yang berkedudukan di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta.

RCC yang berkedudukan di Markas Komando Lantamal VIII Manado ini memungkinan untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara Live sekaligus mengendalikan 10 (sepuluh) Coastal Surveillance Station (CSS) yang telah terpasang di wilayah titik – titik perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia dengan system pengawasan maritime yang terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System - IMSS). Daya jangkau Radar di CSS adalah 96 Nautical Miles dan Kamera 30 Nautical Miles. System pengawasan yang terintegrasi ini memungkinkan untuk menjangkau wilayah ALKI I dan II sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di bidang pertahanan oleh para pimpinan TNI – AL, terutama dalam hal Pelanggaran Lintas – Batas, untuk mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki, karena system pengawasan ini bisa memberi informasi yang cepat, akurat secara real time. “Selama ini, IMSS bekerja sangat bagus dan kami akan selalu berusaha menyempurnakan system pengawasan ini dengan didukung dengan kekuatan unsur (KRI) kita yang rutin berpatroli di daerah perbatasan”, ujar Danlantamal saat Tele-Conference dengan Puskodal yang dihadiri juga oleh Laksamana Muda Haris Chan, Komandan Gugus Keamanan Laut Singapura dan beberapa delegasi dari Angkatan Laut Australia .

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan keamanan dan pengawasan daerah perbatasan yang rutin dilaksanakan oleh Lantamal VIII. Dengan perangkat dan system ini, memungkinkan kita untuk selalu memantau dan mengawasi perkembangan terkini kondisi perairan perbatasan, sehingga TNI AL (Lantamal VIII) selalu sigap jika sewaktu – waktu terjadi tindak pelanggaran di laut perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia, terutama masalah Illegal Fishing dan pelanggaran lintas batas teritorial. “Kami selalu memantau, mengawasi serta mengumpulkan informasi dan memperbaharui (update) data di lapangan untuk panduan kami melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan dan untuk dikoordinasikan dengan Komando Atas”, ungkap Danlantamal VIII sesaat setelah Tele-Conference selesai. “ Untuk saat ini situasi dan kondisi perairan perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia aman”, pungkasnya.

Guspurla: Bangun Arsitektur Komando dan Pengendalian Laut

0 komentar
s

ejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL Armada Kawasan Timur (Armatim) saat melakukan patroli laut tak jauh dari jembatan Suramadu di perairan Surabaya, Jatim, Kamis (8/3). Patroli laut tersebut merupakan serangkaian dari pengamanan laut di wilayah timur Indonesia sebagai pengawal samudera untuk antisipasi kejahatan jalur laut serta menjaga keutuhan NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/mes/12)

21 Maret 2012, Jakarta: Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

$15.5 Million to Build More Bushmasters in Bendigo

0 komentar

Bushmaster Mobility Protected Vehicle (photo : Aus DoD)

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today announced that the Federal Government would spend more than $15.5 million to manufacture components of the next tranche of Bushmaster vehicles from Thales Australia’s Bendigo factory.

Bushmasters have saved Australian lives in Afghanistan. The vehicles have proven to be very effective, providing Australian troops with mobility and protection, particularly against Improvised Explosive Devices (IEDs).

Thales Australia is currently manufacturing Bushmaster Protected Mobility Vehicles at its factory in Bendigo. This manufacturing capability, and the skills of the workforce, is an important national security capability.

In December 2011, the Government announced that in order to retain critical skills in Bendigo the Government would explore the purchase of additional Bushmaster vehicles.

Today’s announcement is the next step in that process.

Full approval to acquire additional Bushmasters will be dependant on Thales demonstrating an efficient, effective and innovative program to maintain core protected vehicle manufacturing skills at Bendigo and in successfully meeting technical performance, cost and schedule commitments in the development of the new Hawkei vehicle.

The $15.5 million is for components of the Bushmaster which have long lead times for manufacturing, including: Steel and hull components; Axle and suspension systems; Fire suppression systems; Wheel rims; Radiators; Gun rings; Drive shafts; Seats; Insulation;
Hydraulic system components; and Engines and ancillaries.

Further announcements about the purchase of more Bushmasters will be made in the coming months.

This announcement is in addition to the purchase of an additional 101 Bushmasters to support Australian Defence Force (ADF) operations in Afghanistan which was announced by the Government in May 2011.

Hawkei (LAND 121 Phase 4)

In December last year, the Federal Government announced that Thales Australia’s Hawkei vehicle had been selected as the preferred vehicle for the development and testing under Stage 2 of the Manufactured and Supported in Australia (MSA) option under LAND 121 Phase 4.

LAND 121 Phase 4 is a $1.5 billion project that seeks to provide up to 1,300 protected and unprotected light vehicles for the ADF.

Subject to successful testing of the vehicles, final Government approval of the Hawkei is expected in 2015, and production work could potentially commence in Australia as early as 2016.

Rabu, 21 Maret 2012

IPSC Bentuk Kontribusi RI Bagi Perdamaian Dunia

0 komentar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) melihat sejumlah simulasi kegiatan pasukan perdamaian Indonesia di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Sentul, Jawa Barat: Menjaga perdamaian dunia telah menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri Indonesia semenjak menjadi anggota PBB pada tahun 1957. Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya tersebut. 


"Melalui pasukan perdamaian, Indonesia memainkan peranan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya ketika bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3) siang. 


Indonesia baru-baru ini mengirimkan sekitar 1.974 pasukan perdamaian yang ditempatkan di tujuh wilayah operasi. "Kehadiran Pusat Perdamaian dan Keamanan ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kami berharap akan menjadi salah satu dari 10 negara teratas yang turut berkontribusi dalam perdamaian dunia," SBY menjelaskan.

Menurut Kepala Negara, Indonesia ingin menambah jumlah personel perdamaian hingga 4 ribu orang. "Tapi jumlah saja tidak cukup. Saat ini, operasi perdamaian mencapai lingkungan yang lebih kompleks," SBY menambahkan.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pasukan penjaga perdamaian dunia ditugaskan untuk melindungi rakyat sipil dari kekerasan. Misalnya seperti yang terjadi di Darfur, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. 


"Semua itu bisa dilakukan jika para personel perdamaian dapat bertindak cepat dan fleksibel. Mereka juga membutuhkan peralatan dan teknologi yang mutakhir untuk menyelesaikan tugas mereka," kata Ban Ki-moon. 


Helikopter merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan, terlebih untuk kondisi wilayah seperti Sudan Selatan. "Saya berulang kali meminta negara anggota PBB yang memiliki helikopter mau menyumbangkan helikopter mereka agar misi dapat diselesaikan," kata Ban Ki-moon.

IPSC dibangun di atas tanah seluas 261 hektar, termasuk pusat pelatihan yang mempunyai lima fungsi. IPSC adalah sebuah institusi yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dalam operasi perdamaian dunia, mencakup terorisme dan manajemen penanggulangan bencana alam. Di sini juga melatih pasukan siap tempur Indonesia, juga pusat bahasa. 


Pembangunan IPSC akan selesai pada tahun 2014. Di masa depan, lanjut SBY, IPSC juga untuk mengembangkan pelatihan bagi tenaga ahli sipil. "Mereka akan dilatih cara berdiplomasi, membuat perdamaian, mediasi, dan perdamaian pasca konflik," ujar Presiden.

Indonesia punya komitmen kuat dan harus bekerja keras menyelesaikan pembangunan IPSC ini. Tapi Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan PBB dalam pengembangan kapasitas nasional diperlukan. 


"Saya akan meminta IPSC untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pelatihan, berkolaborasi dengan departemen operasi perdamaian PBB," kata SBY.

Usai memberikan sambutan, Ban Ki-moon memberikan hadiah simbolis berupa helm biru yang biasa dipakai pasukan perdamaian PBB. Hadiah ini merupakan apresiasi PBB terhadap Indonesia.


Terlihat hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula isteri Ban Ki-moon, Ban Soon-taek.

Sumber: Presiden RI

Indonesia Siapkan Tiga Heli Mi-17 Untuk Misi Perdamaian

0 komentar

Sejumlah pasukan perdamaian Indonesia melakukan simulasi penyelamatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana menyiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah meminta Indonesia untuk menyiapkan heli tersebut. “Saya minta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apakah bisa menyumbang heli. Presiden mengatakan akan mempertimbangkannya,” kata Sekjen PBB saat memberikan ceramah dalam tinjauannya ke Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3).

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Presiden telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menyiapkan heli tersebut. “Presiden telah menginstruksikan Panglima dan KSAD untuk mempersiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian di Kongo," kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, tiga unit helikopter tersebut adalah heli Mi-17. Selain itu, Indonesia berencana mengajukan penjualan produk-produk militer non-alutsista agar bisa diakomodasi oleh PBB.

Indonesia, kata Sjafrie, juga unggul dalam produk-produk militer non-alutsista. “Seperti ransum tentara, pakaian, atau sepatu, bisa juga diakomodasi oleh PBB,” katanya.

Selasa, 20 Maret 2012

Sekjen PBB Minta Indonesia Tambah Pasukan

0 komentar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor. Ban Ki Moon di antaranya akan melakukan pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian PBB.

"Sekjen PBB didampingi Istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah delegasi PBB, hari ini menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Hartind, Fasdiklat PMPP TNI ini merupakan Fasdiklat terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sebagai pusat pendidikan bagi prajurit TNI yang akan bertugas sebagai pasukan Perdamaian PBB.

Kunjungan Sekjen PBB beserta rombongan ini diharapkan dapat memberikan informasi langsung terkait perkembangan terkini dari UN Peacekeeping Operation sekaligus memberi kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas peacekeepers Indonesia.

"Sekjen PBB akan memberikan ceramahnya tentang United Nations Peace Keeping," ujar Hartind.

Saat ini, hampir 2.000 anggota pasukan Indonesia tersebar di enam misi penjaga perdamaian PBB, yaitu 1.455 personel bertugas di UNIFIL di Lebanon, 192 orang di MONUSCO Republik Demokratik Kongo, 170 di MINUSTAH Haiti, 146 di UNAMID Darfur, delapam personel di UNMIS Sudan Selatan dan satu personil di UNMIL Liberia.

Dalam kunjungan ini, Sekjen PBB diterima Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan beberapa menteri terkait di Holding Auditorium PMPP TNI.

Sumber : JURNAS.COM

Danpasmar-1 Kunjungi Latihan Tempur Di Purboyo

0 komentar


19 Maret 2012, Malang: Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara mengunjungi prajurit Brigif-1 Marinir dan prajurit Yontaifib-1 Mar yang sedang melaksanakan latihan TW I di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Korps Marinir Purboyo, Malang, Jumat (16/3).

Sedikitnya 1.200 prajurit Brigif-1 Marinir dan 400 prajurit Yontaifib-1 Marinir melaksanakan Latihan TW I tahun 2012.

Dalam kunjungannya ke daerah latihan, Danpasmar-1 melihat langsung rangkaian kegiatan latihan Rubber Duck yang dilakukan prajurit Yontaifib-1 Mar di pantai Sendang Biru, Malang, kemudian dilanjutkan melihat rangkaian latihan prajurit Brigif-1 Marinir mulai dari patroli penyelidik, patroli tempur, sermujam, menembak diatas pohon, menembak sniper serta menembak senjata bantuan batalyon hingga kegiatan terakhir lintas medan (Limed) dengan menempuh jarak sekurangnya 35 km.

Orang nomor satu dijajaran Pasmar-1 itu juga berkesempatan mencoba menembak dengan menggunakan senjata RPG-7 (Roket Pelontar Granat) dan senjata Sniper.

Selain itu, Komandan Pasmar-1 juga berpesan kepada seluruh prajurit yang sedang melaksanakan latihan agar selalu semangat dan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan keselamatan, sehingga latihan ini mendapatkan hasil yang maksimal.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Amir Faisol, Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir Kolonel Marinir Nurri A. Djatmika, Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Sarjito dan para Asisten Kaspasmar-1.


Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin menutup secara resmi kursus Penangulanggan Teror Aspek laut (PTAL) Angkatan XI TA. 2011 di lapangan apel Ksatrian Marinir Arthur Solang, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Senin (19/3).

Kursus PTAL yang dilaksanakan selama 4 bulan tersebut diikuti oleh 24 personel pilihan dari prajurit Intai Amfibi Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska). Mereka yang lulus selanjutnya akan bergabung dengan Denjaka yang merupakan salah satu satuan elite TNI.

Dalam amanatnya Dankormar mengatakan, kegiatan kursus PTAL ini merupakan program khusus Mabesal yang tertuang dalam Rencana Pendidikan (Rendik) TNI AL TA. 2011 yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan untuk melengkapi pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh prajurit Intai Amfibi Marinir dan Pasukan Katak sehingga dapat mencapai standar kualifikasi perorangan dasar untuk menjadi personel Detasemen Jala Mangkara, sebagai pasukan anti teror TNI yang beraspek laut.

Mencermati perkembangan situasi dewasa ini, di mana kegiatan aksi terorisme sudah merambah ke seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, di mana aktifitas kelompok jaringan terorisme belum sepenuhnya dapat diatasi maka perlu adanya peran nyata satuan-satuan khusus, dengan menyiapkan sedini mungkin satuan yang mampu menanggulangi teror-teror yang terjadi. Denjaka Korps Marinir TNI AL sebagai salah satu satuan khusus yang mempunyai tugas pokok untuk menanggulangi teror aspek laut harus berperan aktif dan melakukan tindakan nyata di lapangan, namun tentunya tetap sesuai dengan prosedur dan rantai komando yang ada. “ Berkaitan dengan hal tersebut maka para anggota Denjaka harus mempunyai suatu tingkat kemampuan perorangan dan satuan yang benar-benar handal. Anggota Denjaka di samping harus menguasai kemampuan taktik dan teknik bertempur juga dituntut untuk memiliki keterampilan dan penguasaan terhadap penggunaan alat peralatan yang canggih sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi” kata Dankormar.

Pada akhir amanatnya Dankormar mengingatkan kepada mantan siswa PTAL untuk selalu meningkatkan kemampuan masing-masing, “ Yang penting bagi saudara yang lulus adalah bahwa saudara telah resmi menjadi anggota Denjaka. Namun apa yang telah saudara dapatkan pada kursus ini belumlah menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas anti teror secara optimal. Masih diperlukan pengalaman tugas serta pembekalan diri untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan masing-masing “ kata orang nomor satu di jajaran Korps Marinir TNI AL itu.

Roket R-Han 122 Siap di Uji Coba

0 komentar


16 Maret 2012, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis yang termasuk dalam konsorsium mendukung Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Roket R-Han 122.

Tujuan lain dari pengembangan roket R-Han 122 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan riset anak bangsa serta industri pertahanan dalam negeri.

Roket R-Han 122 adalah roket hasil karya anak bangsa yang merupakan hasil kerjasama ini diwujudkan melalui penelitian yang dilakukan berbagai institusi diantaranya PT.Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT.Dahana yang didukung penuh oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Pertahanan berencana kembali melakukan uji coba R-Han 122 dengan pengembangan terbarunya pada 28 Maret 2012 mendatang. Uji coba roket yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan rencananya dihadiri langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, sejumlah anggota DPR RI dan para undangan lainnya.

Persiapan uji coba yang akan dilaksanakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di PT.Pindad diadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan segala kesiapan peralatan dan personil serta bagaimana teknis mobilisasi keduanya yang akan diberangkatkan ke Baturaja. Sampai saat ini, roket yang rencananya akan diluncurkan sebanyak 50 buah dan peralatan pendukung sebagian telah siap diuji coba.

Masing-masing stakeholder yang terlibat didalam uji coba peluncuran mempunyai peran, seperti, PT. DI berperan dalam penyiapan roket, adapun PT. PINDAD mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform GAZ dan Nissan yang sudah dimodifikasi dengan laras 16. Selain itu, dalam sistem pendukung peluncuran roket ini BMKG akan mendukung dengan menyediakan alat untuk menentukan posisi jatuh roket dan ITB juga akan mendukung dalam uji coba sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar saat roket sampai dilokasi target sasaran.

Kapal Militer AS Bolak-balik Selat Sunda

0 komentar

Kapal perang jenis FPB KRI Todak-631 mengawal kapal perang jenis LPD USS Green Bay (LPD 20) saat melintasi perairan Indonesia. (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Larry S. Carlson/Released)

18 Maret 2012, Cilegon: Sejak beberapa pekan ini, aktivitas kapal militer asing di Selat Sunda meningkat. Ini lantaran adanya pemindahan 4.700 pasukan Amerika Serikat (AS) dari pangkalan militer AS di Okinawa ke beberapa pangkalan militernya di Pasifik, seperti Hawaii, Australia dan Philipina.

Data di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten menyebutkan, 53 kapal militer asing melintas di Selat Sunda selama sebulan ini. Masuknya kapal militer asing di Perairan Selat Sundat tak bisa dielakan lantaran lintasannya berada di daerah luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dalam kesepakatan hukum laut internasional disebutkan, kapal asing diperbolehkan melintas di zona tersebut tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintahan di wilayah tersebut. “Hampir tiap hari selalu ada kapal perang AS, makanya pengawasan kita perketat,” Wakil Komandan Lanal Banten Mayor Laut (P) Robert Marpaung di ruang kerjanya, Sabtu (17/3).

Bahkan, katanya, dalam seminggu terakhir beberapa kapal perang Australia juga terlihat melintas di Selat Sunda. “Pemantauan terus kita lakukan, biasanya kalau ada kapal asing kita minta mereka tidak melintas di Perairan Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Danlanal Banten, Kolonel Laut (L) Agus Priyatna mengatakan, dengan meningkatnya aktivitas pelayaran kapal militer asing di Selat Sunda membuat pihaknya lebih meningkatkan pengamanan. “Kita lakukan patroli di beberapa titik, ini untuk mengawasi kegiatan kapal militer asing yang mencurigakan,” kata.

Dalam setiap patroli pihaknya mengerahkan dua kapal yang masing-masing dilengkapi 20 personel bersenjeta lengkap. “Saat ini kami memiliki empat kapal patroli yang terdiri atas dari satu kapal berukuran 28 meter, satu kapal 12 meter dan dua kapal ukuran delapan meter,” jelasnya.